SEJARAH EKONOMI INDONESIA
KELOMPOK :
- Hendra Eka
Suparman (23215111)
- Nurul Huda (25215234)
- Theo Manggalapi Wibowo (26215867)
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2016
Daftar Isi
Sejarah pra konoalisme........................................................................................................ 1
Sistem Monopoli VOC.................................................................................................... 1-2
Sistem tanam paksa.......................................................................................................... 2-3
Sistem ekonomi kapitalis liberal.......................................................................................... 3
Era pendudukan jepang................................................................................................... 3-5
Cita – cita ekonomi merdeka............................................................................................... 5
Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahaan orde
lama, orde baru, dan reformasi
......................................................................................................................................... 6-9
Daftar Pustaka................................................................................................................... 10
Sejarah pra konoalisme
Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu
menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara
yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah
yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan
dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama
lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan
politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan
terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah
Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah
kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk
menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di
nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan
yang akhirnya akan mengarah pada kondisi
penjajahan.
Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang
memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber
tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia
dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang
mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik
konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan
harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi
kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini
memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun
pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit
penguasa.
Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas,
yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera
dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan
ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu
menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga
hari ini.
Sistem Monopoli VOC
Monopoli perdagangan VOC di
Indonesia – Dengan berbagai cara VOC berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di
Indonesia serta pelabuhan-pelabuhan penting. Kecuali itu, juga berusaha
memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana VOC menjalankan usahanya
tersebut? Pertama-tama berusaha menguasai salah satu pelabuhan penting, yang
akan dijadikan pusat VOC.
Untuk keperluan tersebut ia mengincar kota
Jayakarta. Ketika itu Jayakarta di bawah kekuasaan
Kerajaan
Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakrama sebagai
adipati di Jayakarta. Mula-mula VOC mendapat izin dari Pangeran Wijayakrama
untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Tetapi ketika gubernur jenderal
dijabat oleh J.P. Coen. Pangeran Wijayakrama diserangnya. Kota Jayakarta
direbut dan dibakar. Kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta, J.P. Coen
membangun sebuah kota baru. Kota baru itu diberinya nama Batavia. Peristiwa
tersebut pada tahun 1619. Kota Batavia itulah yang kemudian menjadi pusat VOC.
Setelah memiliki sebuah kota sebagai pusatnya,
maka kedudukan VOC makin kuat. Usaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan
pelabuhan-pelabuhan penting ditingkatkan. Cara melakukannya dengan politik dividi et impera atau politik mengadu
domba. Mengadu dombakan sesama bangsa Indonesia atau antara satu kerajaan
dengan kerajaan lain. Tujuannya agar kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi
lemah, sehingga mudah dikuasainya. VOC juga sering ikut campur tangan dalam
urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Untuk menguasai perdagangan
rempah-rempah, ia memaksakan monopoli, terutama di Maluku. Dalam usahanya
melaksanakan monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut
:
1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah
selain kepada VOC.
2. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh
VOC.
3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan
oleh VOC.
Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar
ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan Pelayaran
Hongi. Pelayaran Hongi ialah patroli dengan perahu kora-kora, yang
dilengkapi dengan senjata, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila
terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas, maka pelanggarnya
dijatuhi hukuman. Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi. Hukuman itu berupa
pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, dan
pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh. Bukan main kejamnya tindakan VOC
waktu itu. Akibatnya penderitaan rakyat memuncak. Puluhan ribu batang tanaman
pala dan cengkih dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh atau dijadikan
budak. Ribuan pula rakyat yang melarikan diri meninggalkan kampung halamannya,
karena ngeri melihat kekejaman Belanda. Tidak sedikit yang meninggal di hutan
atau gunung karena kelaparan. Tanah milik rakyat yang ditinggalkan, oleh VOC
dibagi-bagikan kepada pegawainya. Karena kekejaman tersebut maka timbulah
perlawanan di berbagai daerah.
Sistem tanam paksa
Pada tahun
1830
pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa
terbesar (
Perang Diponegoro,
1825-
1830), Gubernur Jenderal
Judo mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)
dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup
defisit anggaran pemerintah penjajahan.
Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang
sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari
hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa
menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke
Eropa (
kopi,
tebu, dan
nila). Penduduk dipaksa
untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan
menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah dengan mengikuti
tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan
desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang
mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut
mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain.
Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun
1830 sampai tahun
1835. Menjelang tahun
1840 sistem ini telah
sepenuhnya berjalan di
Jawa.
Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga
kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang
permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan. Bagi pemerintah
kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara
1831-
1871 Batavia tidak hanya
bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas
di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan
berasal kiriman dari Batavia. Pada
1860-an,
72% penerimaan
Kerajaan Belanda disumbang dari
Oost Indische atau Hindia Belanda.
Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai
kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun
mengalami surplus.
Badan operasi sistem tanam paksa
Nederlandsche
Handel Maatchappij (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut. Akibat
tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung.
Pada tahun
1843,
muncul bencana kelaparan di
Cirebon,
Jawa Barat. Kelaparan juga melanda
Jawa Tengah,
tahun
1850
sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai
kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun
1870, meskipun untuk
tanaman kopi di luar Jawa masih terus berlangsung sampai
1915. Program yang
dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam
UU Agraria
1870.
Sistem ekonomi kapitalis liberal
Sistem ekonomi kapitalis dikenal juga sebagai
sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu
sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap
individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
Kondisi ini benar-benar tidak memerlukan campur tangan pemerintah atau dengan
kata lain, pemerintah akan benar-benar lepas tangan terhadap pengambilan
keputusan ekonomi.
Sistem ekonomi ini pernah dianut Indonesia di
tahun 1950-an sebelum akhirnya diganti dengan sistem ekonomi Pancasila. Negara
lainnya yang menganut sistem ekonomi kapitalis antara lain: Amerika
Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, dan Swiss.
Era pendudukan jepang
Pada jaman pendudukan Jepang
kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari
sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada
bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan
ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama
yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan,
alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh
kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan,
bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, telekomunikasi dan lainlain.
Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar
negaranya tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan ekonomi pemerintah
pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh
dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi
kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman
jarak untuk pelumas.
Pola ekonomi perang yang
dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang
diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan
autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang disesuaikan dengan situasi perang.
Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah
Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang) dibagi atas 3 lingkungan
autarki. Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa merupakan bagian
daripada “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” mempunyai dua tugas,
yakni:
- memenuhi kebutuhan sendiri
untuk tetap bertahan,
- mengusahakan produksi barang-
barang untuk kepentingan perang.
Seluruh kekayaan alam Indonesia
dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan dihimpun dari rakyat
untuk persediaan prajurit Jepang seharihari, bahkan juga untuk keperluan perang
jangka panjang. Beberapa tindakan Jepang dalam memeras sumber daya alam dengan
cara-cara berikut ini :
- Petani wajib menyetorkan hasil
panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal
ini mengakibatkan rakyat menderita kelaparan.
- Penebangan hutan secara
besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang, misalnya kayu
jati untuk membuat tangkai senjata. Pemusnahan hutan ini mengakibatkan
banjir dan erosi yang sangat merugikan para petani. Di samping itu erosi
dapat mengurangi kesuburan tanah.
- Perkebunan-perkebunan yang
tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya
perkebunan tembakau di Sumatera. Selanjutnya petani diwajibkan menanam
pohon jarak karena biji jarak dijadikan minyak pelumas mesin pesawat
terbang. Akibatnya petani kehilangan lahan pertanian dan kehilangan waktu
mengerjakan sawah. Sedangkan untuk perkebunan-perkebunan kina, tebu, dan
karet tidak dimusnahkan karena tanaman ini bermanfaat untuk kepentingan
perang.
- Penyerahan ternak sapi, kerbau
dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara
besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang. Hal ini
mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal diperlukan untuk pertanian,
yakni untuk membajak. Dengan dua tugas inilah maka serta kekayaan pulau
Jawa menjadi korban dari sistem ekonomi perang pemerintah pendudukan
Jepang.
Cara yang ditempuh untuk pengerahan
tenaga Romusha ini dengan bujukan, tetapi apabila tidak berhasil dengan cara
paksa. Untuk menarik simpati penduduk, Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah
pahlawan pekerja yang dihormati atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan
sebagai orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan Perang
Asia Timur Raya. Sedangkan panitia pengerah Romusha disebut Romukyokai. Di
samping rakyat, bagi para pamong praja dan pegawai rendahan juga melakukan
kerja bakti sukarela yang disebut Kinrohoshi. Pemimpin-pemimpin Indonesia
membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan Romusha ini. Bung Karno memberi
contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta memimpin Badan Pembantu Prajurit
Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H. mempelopori pembaktian
barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya perang Jepang.
Akibat dari Romusha ini jumlah pria
di kampung-kampung semakin menipis, banyak pekerjaan desa yang terbengkelai,
ribuan rakyat tidak kembali lagi ke kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh
Jepang. Coba bandingkan dengan rodi pada jaman penjajahan Belanda Untuk
mengawasi penduduk atas terlaksananya gerakan-gerakan Jepang maka dibentuklah
tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke pelosok pelosok pedesaan. Dengan demikian
sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa dimanfaatkan secara
kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tekanan politik, ekonomi, sosial
maupun kultural ini menjadikan mental bangsa Indonesia mengalami ketakutan dan
kecemasan.
Cita
– cita ekonomi merdeka
Jika banyak di antara kita dalam beberapa tahun terakhir
merasa gusar tentang telah terjadinya perpecahan dan saling curiga antarorang
dan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengapa tidak banyak yang
“melayangkan” pikiran ke kondisi “bangsa” tahun 1928.
Ketika pemuda-pemudi kita menyatakan sumpah “bersatu” karena merasa bertanah
air, berbangsa dan berbahasa yang sama yaitu Indonesia,
tentulah ketika itu ada perasaan amat kuat untuk menyingkirkan
perbedaan-perbedaan, dan bertekad kuat menemukan persamaan-persamaan.
Pemuda-pemudi kita waktu itu menyepakati satu musuh bersama yaitu
penjajah Belanda, dan mereka bersumpah untuk bersatu mengusir musuh itu. Indonesia
Medeka adalah tujuan semua gerakan pemuda. Pada tahun itu juga, bulan Maret
1928, pemuda Moh. Hatta yang baru berusia 26 tahun membuat pembelaan luar biasa
di pengadilan Den Haag, dengan hasil ia dibebaskan dari tuduhan “menghasut
terhadap kekuasaan umum”.
Dua tahun kemudian di pengadilan (landraad) Bandung,
seorang pemuda lain Ir. Soekarno, yang berusia 29 tahun, juga diadili karena
dituduh melalui partai yang dipimpinnya, Partai Nasional Indonesia, akan
memberontak terhadap pemerintah yang sah, pemerintah Hindia-Belanda. Ir.
Soekarno akhirnya dihukum 4 tahun penjara.
Apa yang seharusnya menyentak kita semua sekarang yang
membiarkan berkembangnya rasa saling curiga dan saling bermusuhan? Mengapa kita
tidak lagi merasa perlu bersatu menghadapi “musuh bersama” yang menghadang
seluruh rakyat dan bangsa kita yaitu kemiskinan, kedunguan, dan keserakahan.
Mengapa gugatan Soekarno terhadap keserakahan kapitalisme-liberalisme-imperialisme
kini, 75 tahun kemudian kita anggap gugatan kuno yang tidak cocok lagi dengan
kondisi sekarang? Mengapa ada pakar ekonomi kita yang lebih suka memilih globalisme
kapitalis ketimbang idealisme Hatta yang dianggapnya tidak lagi
relevan?
Demikianlah kita menghimbau pakar-pakar penyusun Visi Masa
Depan Bangsa untuk tidak meninggalkan sejarah. Justru sejarah kita harus
dijadikan pangkal tolak melihat masa depan. Dan jika kita ingin melihat visi
masyarakat Indonesia ke depan, titik-titik dan periode sejarah masa lalu harus
menjadi pegangan kita karena akan lebih jelas perbandingannya. Maka pilihan
Visi Indonesia 2020 atau 2025 menjadi tidak relevan. Kami dengan mantap
menyarankan kita untuk menyusun:
Ekonomi
Indonesia setiap periode pemerintahaan orde lama, orde baru, dan reformasi
Sejak berdirinya negara Republik
Indonesia, sudah banyak tokok-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan
bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun
diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk.
·
Orde lama (Demokrasi Terpimpin)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat
buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk
sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah
RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan
mata uang pendudukan Jepang.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945
untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa
penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional
dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan masa ini
disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
(sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar
tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir)
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank
sentral dan bank sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I)
yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja
Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia – Belanda.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh dekat dengan Cendana.
Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya
harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara
pusat dan daerah.
·
Orde Baru
Pada
masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.
Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada
TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunan
nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional
disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun.
Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran
utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur
ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga
berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan
dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen
pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan
sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di
Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan,
tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor
nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini,
badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan
tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan
ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan
penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi
yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997,
Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi
yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang
cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian
nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu factor penyebab runtuhnya
pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
·
Masa Reformasi
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga
melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil
prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik
dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan
dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan
secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai
Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah
Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis
mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara.
Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bias
dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer
yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat
penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.
Ketika Habibie mengganti Soeharto
sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya,
yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang
ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya,
kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil
dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari
masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket
undang-undang masa OrdeBaru dengan tiga undang-undang politik yang lebih
demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang
partai politik
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk,
terutama dalam sektor perbankan,
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat
dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini
terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai
golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka
kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga
diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara
menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan
pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut
diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie
adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri
dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk
melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada
tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat
tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia.
Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor
Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste
dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
Daftar Pustaka
